Hero section image background

Bahas RTTG Musim Tanam 2026/2027, DSDA Jabar Gelar Sidang Pleno II Komisi Irigasi

Rabu, 23 September 2026

Komir

10

Postingan ini dilihat

0

Postingan ini dibagikan

Poster post Bahas RTTG Musim Tanam 2026/2027, DSDA Jabar Gelar Sidang Pleno II Komisi Irigasi

BANDUNG,- Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Sidang Pleno II Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Aula Gedung Kertamukti Lantai V, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Jalan Braga No. 137, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Sidang yang mengusung tema "Penguatan Sinergi Irigasi dan Pertanian Jawa Barat melalui RTTG Tahun 2026–2027 menuju Swasembada Pangan Nasional" ini digelar sebagai forum koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola irigasi, petani pemakai air, pengelola irigasi perikanan, serta para pemangku kepentingan terkait pengelolaan irigasi dan pertanian di Jawa Barat.

Sidang Pleno II Komisi Irigasi Jawa Barat dibuka oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Harian Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik. Dalam sambutannya, ia mengatakan sidang ini membahas penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Pemberian Air (RPA) tahunan untuk musim tanam 2026/2027.

“Penyusunan RTTG perlu memperhatikan kondisi jaringan irigasi, keandalan sumber air, potensi sumber air lainnya, serta informasi prakiraan hujan dari BMKG, dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan,” ujar Dikky.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk melalui APBN tahap kedua tahun 2026 dan usulan tahun 2027 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang menurutnya perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari jaringan utama hingga jaringan tersier.

Selain soal jaringan irigasi, ia menyoroti perlunya distribusi sarana produksi padi yang adil berdasarkan rencana alokasi air tahunan untuk setiap daerah irigasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta II, pengelola irigasi, dan petani. Dikky turut mendorong pengelolaan irigasi tambak secara sistematik dan terintegrasi, termasuk potensi penerapan model mina padi.

Sidang pleno kali ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, BBWS Citanduy, BBWS Citarum, serta Unit Pelaksana Komisi Irigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.

Materi yang dibahas meliputi prakiraan musim hujan, target luas tanam dan produksi, sarana produksi pertanian, budidaya perikanan tambak, penyusunan RTTG dan RPA, hingga rencana rehabilitasi daerah irigasi tahun 2026/2027. (Wildan/Magang)

Penulis: Adi Permana