Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
Hal itu disampaikan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Gedung Negara Cirebon.
Kegiatan Musrenbang ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
Mengusung tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar", Musrenbang menjadi momentum strategis dalam mempercepat misi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menyampaikan seluruh alokasi pembiayaan akan diarahkan untuk kepentingan publik. Prioritas utama mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, Pemda Provinsi Jawa Barat juga akan menggulirkan program-program yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup perlindungan jaminan kesehatan, akses pendidikan hingga jenjang SMA atau pendidikan tinggi, serta bantuan pemenuhan kebutuhan perumahan.
Pemda Provinsi Jawa Barat memastikan hasil Musrenbang ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.
Penulis: Adi Permana
